Sentani News
Portal Berita Papua, Harian Sentani Terbaru Hari Ini

Paslon Petahana Bupati Biak Hery Ario Naap Diskualifikasi

0 2.732

JAYAPURA, (Sentani News) – Komisioner KPU Papua Tarwinto mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan KPU RI terkait putusan PTTUN Makasar yang mendiskualifikasi paslon pertahana Bupati Biak Numfor Hery Ario Naap – Nehemia Wospakrik untuk tidak mengikuti pilkada serentak 2018.

Dijelaskan, KPU RI memutuskan KPU Biak Numfor tidak melakukan kasasi atas putusan PTTUN ke ke Mahkamah Agung.

Sehingga KPU Biak wajib melaksanakan putusan Pegadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Makasar dengan segera menerbitkan SK baru dimana, pelaksanaan Pilbup Biak hanya diikuti dua pasangan calon, yakni Nichodemus Ronsumbre – Ir. Akmal Bachri Hi Kalabe dan Andreas Msen,SE – Yustinus Noriwari, S.Th.

“Jadi, kami KPU Provinsi segera menyampaikan kepada KPU Biak untuk laksanakan putusan PTTUN, dengan demikian kalau melaksanakan berarti dibatalkan petahana,” kata Komisioner KPU Papua Tarwinto didampingi Komisioner Isak Hikoyabi, Jumat (6/4/2018).

Dikatakan, setelah menerima surat tertulis dari KPU Papua terkait putusan melaksanakan perintah PT TUN, KPU Biak Numfor diinstruksikan segera melaksanakan dan menetapkan calon bupati dan wakil bupati baru, yang bakal ikut dalam proses Pilkada Juni mendatang.

Baca juga

Advertisement

Pembatalan itu terkait kebijakan mengganti pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor oleh petahana (Hery Ario Naap, red) yang berpasangan dengan Nehemia Wospakrik, padahal tindakan itu bertentangan dengan Pasal 89 PKPU Nomor 3 tahun 2017.

Bupati petahana (Hery Ario Naap, red) sebelumnya mencopot Direktur RSUD Biak Numfor, Edy Rumbarar dan digantikan oleh dr Ricardo Mayor sebagai Pelaksana Tugas Direktur pada 20 November 2017 lalu.

Ketua KPU Biak Numfor Jackson Maryen menyatakan pihaknya belum mengambil langkah dan masih menunggu petunjuk dari KPU Papua dan Pusat terkait dengan putusan PTTUN Makassar tersebut.

“KPU Biak masih konsultasi ke KPU Papua dan KPU Pusat untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut,” ujarnya

Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada dapat terlaksana sesuai dengan jadwal maupun tahapan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sebelumnya, keputusan KPU Biak Numfor No.02/HK.3.2-kpt/9106/KPU-Kab/II/2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang tentang penetapan 3 pasangan calon bupati dan wakil bupati Biak Numfor tahun 2018, dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar dengan nomor : 20/G/pilkada2018/PTTUNmks per tanggal 29 Maret lalu. [Piet/Pri]

Lainnya

Advertisement

Langganan Newsletter
Daftar di sini untuk mendapatkan berita terbaru, update dan penawaran khusus yang dikirim langsung ke inbox Anda.
Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja