Sentani News
Portal Berita Papua, Harian Sentani Terbaru Hari Ini

Ancaman Perubahan Iklim di Hutan Lembah Klasou Menjadi Incaran Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit

0 674

SORONG (Sentani News) – Kawasan hutan lembah Klaso yang terdapat di Distrik Klaso dan Distrik Moraid, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sedang terancam dan menjadi incaran perusahaan perkebunan kelapa sawit serta dapat mengakibatkan penghancuran hutan dan wilayah kelola rakyat.

Hal itu diungkapkan oleh Yanuarius Anouw, Program Manajer Bentara Papua dalam siaran pers kepada Sentani News, Senin, 13/11.

Dijelaskan, sejalan dengan kegiatan Konvensi-Kerangka Perubahan Iklim (UNFCCC COP-23) yang diadakan 6 – 17 November 2017 mendatang di Bonn Jerman, 50 orang pemuda-pemudi dari berbagai daerah di Papua mengikuti kegiatan kemah hutan Papua dengan tajuk “Pemuda Menyatu dengan Alam #beradat #jagahutan” menyerukan pentingnya kelestarian hutan di Papua dari ancaman pengembangan perkebunan kelapa sawit demi menjaga hak-hak masyarakat adat yang merupakan kunci dalam menghadapi perubahan iklim dunia.

Para peserta kemah hutan Papua yang merupakan pemuda adat dari berbagai wilayah Papua diberikan pengetahuan bagaimana kondisi hutan jika dialih fungsikan untuk perkebunan sawit dan dapat berakhir pada krisis sosial budaya dan ekonomi, penghancuran sumber pangan dan bencana ekologis serta perubahan iklim.

Hutan Lembah Klasou
Hutan Lembah Klasou

Lebih jauh Yanuarius mengatakan, Luas hutan Papua (Papua dan Papua Barat) mencapai 29,4 Juta ha atau 35% dari total luas hutan Indonesia, menjadikan hutan Papua sebagai hutan terluas di Asia Tenggara sekaligus berperan sangat penting dalam pencapaian target penurunan emisi rumah kaca Indonesia sebesar 26 persen di tahun 2020. Hutan Papua yang berada di 2 Provinsi yakni Papua dan Papua Barat memiliki potensi emisi gas rumah kaca masing-masing 17,4 gigaton dan 6 gigaton karbon dioksida.

Sementara itu, Dance Ulimpa, Kepala Distrik Klaso sekaligus Ketua Dewan Suku Moi Kalaben mengatakan saat ini, kawasan hutan milik masyarakat adat Suku Moi di kawasan hutan lembah Kalasou, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, sedang terancam dan menjadi incaran perusahaan perkebunan kelapa sawit.

“Sudah beberapa tahun belakangan masyarakat adat Suku Moi di Distrik Klaso, Sorong Papua Barat berusaha agar hutan tempat mereka tinggal tidak dibuka sebagai perkebunan kelapa sawit,” katanya.

Masyarakat adat Suku Moi tidak ingin hutan adat mereka dirusak oleh korporat perkebunan kelapa sawit karena hal tersebut berpotensi menghilangkan sumber penghidupan mereka.

Baca juga

“Akan tetapi, sampai saat ini kami merasa bahwa suara kami tidak cukup keras untuk didengar apalagi mendapat perhatian, maka dari itu, melalui program “Kemah Hutan Papua” #Beradat #JagaHutan inilah kami berharap pada putra-putri daerah Papua membantu kami menyuarakan suara masyarakat adat Suku Moi” kata Ulimpa.

Hal senada juga disampaikan oleh Isai Onesimus Paa, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Moi Se-Indonesia (HIMAMSI) Tanah Maladum.

Menurutnya, hubungan masyarakat adat papua dengan tanah dan hutan adat di Papua sangatlah kental. karena tanah dan hutan dengan identitas orang Papua merupakan hubungan yang tidak bisa ditawar menawar. Konflik sumber daya hutan yang tinggi di Papua terus meningkat seiring dengan meningkatnya investasi yang mngalihfungskan hutan untuk menjad perkebunan sawit. Ada sekitar 250 kelompok suku adat di Papua dimana didalamnya masih dibagi dalam unit kelompok sub suku, marga yang memiliki otoritas adat untuk pengaturan ruang dan hutan adatnya.

“Masa depan masyarakat Suku Moi adalah dengan terus menjaga dan melindungi Lembah Klaso. Jika Lembah ini kemudian diubah fungsinya menjadi perkebunan kelapa sawit hanya akan menciptakan konflik. “Hutan adalah masa depan kami dan harus dijaga dan dilindungi,” katanya dalam sebuah pernyataan.

Dengan kenyataan tersebut, Yanuarius berharap kepada seluruh jajaran dinas kehutanan setanah Papua untuk bisa mewujudkan kelestarian hutan Papua.

“Luasnya kawasan hutan dengan kekayaan alam didalamnya yang potensial memberikan tantangan kepada semua aktor kehutanan di Tanah Papua untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari yang berkeadilan serta memberikan bermanfaat bagi semua pihak terutama masyarakat adat,” ungkap Yanuarius.

Terkait dengan momentun COP 23 di Bonn, ia juga berharap ada hasil yang bisa menguntungan masyarakat.

“Harus disadari bahwa kompleksitas permasalahan pengelolaan hutan di Tanah Papua cukup besar dan perlu mendapat perhatian serius dari semua para pemangku kepentingan,”katnya.

Pada momentun, lanjutnya, COP 23 di Bonn juga diharapkan tidak menghasilkan keputusan mengenai Perubahan Iklim yang hanya diimplementasikan pada kalangan elit namun harusnya juga menggunakan perspektif masyarakat adat sehingga perubahan iklim menjadi konsep yang membumi yang dipahami dengan Bahasa sederhana seperti yang setiap hari masyarakat adat hadapi.

(*)

Lainnya

Advertisement

Langganan Newsletter
Daftar di sini untuk mendapatkan berita terbaru, update dan penawaran khusus yang dikirim langsung ke inbox Anda.
Anda dapat berhenti berlangganan kapan saja