Sentani News
Portal Berita Papua, Harian Sentani Terbaru Hari Ini

Rapat Pleno PSU Jayapura Diskors

0 3.042

SENTANI (Sentani News) – Rapat pleno terbuka hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara pemungutan suara ulang,( PSU) pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura tahun 2017 pada 261 TPS di 19 Distrik diskors.

Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi kepada wartawan usai menskors mengatakan, rapat ini diskors hal itu karena KPU telah menerima beberapa rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua dan Bawaslu RI.

Baca : Rapat Pleno Rekapitulasi PSU Berlangsung Alot

“Rapat pleno ini dilaksanakan Rabu ini namun lantaran KPU menerima catatan rekomendasi dari Bawaslu Provinsi Papua dan RI maka mempertimbangkan itu, rapat pleno ini diskors,”katanya Rabu sore (30/8).

Adam mengatakan, dari hasil pencermatan bawaslu Provinsi Papua soal pelaksanaan PSU di dua TPS di Kampung Bambar distrik Waihbu siap dilaksanakan.

Baca juga

“Kalau rekomendasi Bawaslu Provinsi untuk dua TPS itu siap dilaksanakan. Kesiapan itu dilihat dari tahapan yang telah dilalui seperti, surat suara, dokumen lain berupa c-6 telah siap. Dan pelaksanaan dilakukan pada tanggal 5 September mendatang,” ujarnya.

Untuk rekomendasi Bawaslu RI, Adam mengatakan, sementara belum bisa dilakukan sebab kami menemukan adanya dokumen tak asli yang digunakan dalam pelaporan salah satu pasangan calon Bupati nomor urut 1 yakni, Yanni kepada Bawaslu RI.

” Ini perlu kami konsultasikan lagi ke Bawaslu RI artinya, jika Bawaslu RI menerima laporan soal dokumen-dokumen di Kabupaten Jayapura berarti ada beberapa pihak yang harus dipanggil untuk memberikan klarifikasi,”

“ Tapi ini tanpa memberikan klarifikasi keluar dokumen dari Bawaslu RI soal pencermatan 39 TPS. Dokumen akan kami pertanyakan lagi kepada Bawaslu RI.

Didalam dokumen itu dilaporkan karena diduga pelanggaran mengenai pengangkatan PPS di 348 TPS. Berdasarkan pasal 42 ayat 1 dan 3 mengatakan bahwa, PPS mengangkat anggota KPPS sesuai nama KPU dan itu berarti ada kewenangan diberikan KPU kepada PPS , bahkan mereka juga yang memberhentikan tetapi keluar lampiran yang ditandatangani Ketua KPU Kabupaten Jayapura dan itu diduga dokumennya palsu bahkan lampiran itu dicantumkan nomor suratnya, ujarnya.[vito]

TERKAIT