Sentani News
Portal Berita Papua, Harian Sentani Terbaru Hari Ini

Tunjangan Belum Dibayar, Puluhan Guru Datangi DPRD

0 750

SENTANI (Sentani News) – Sekitar 30an guru di kabupaten Jayapura mendatangi DPRD Jayapura, Kamis siang (31/8) untuk mengadukan soal keterlambatan pembayaran tunjangan sertifikasi (profesi) dan guru dan tunjangan khusus (ULP).

Kepala sekolah SD Inpres Yapsi, Absalom Numbery kepada wartawan mengatakan, pada saat mengadu itu, 30 guru bertemu langsung dengan Ketua DPRD Jayapura dan didalam pertemuan itu diputuskan bahwa persoalan tunjangan akan dibayarkan pada hari Selasa (5/9) mendatang.

Baca Juga: Posting di Media Sosial, Kepsek SD Akan Dilaporkan ke Polisi

“ Jika tak dibayarkan juga maka para guru akan bertemu dengan Ketua DPRD lagi untuk menyampaikan hal itu kembali sehingga itu mesti dipertanggungjawabkan oleh dinas pendidikan,” katanya.

Absalom membeberkan, tunjangan sertifikasi guru semestinya dibayarkan pada bulan April 2017 lalu namun hingga sekarang belum dibayarkan. Sedangkan tunjangan khusus belum dibayarkan sejak dua tahun lalu yakni, tahun 2015 2016 dan 2017. “Terkait soal ini menjadi polemik sehingga para guru tak bisa bergerak sebab dana Bos juga mengalami keterlambatan,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SD YPK Demoy distrik Yokari, Lucas Wakum mengatakan, untuk tunjangan sertifikasi dibayarkan sebesar gaji pokok misalnya gaji pokok senilai Rp 3.000.000 maka dikali 3 bulan sehingga berjumlah 9.000.000 itupun dipotong gaji sesuai golongan.

Tunjangan pegawai guru, sambungnya dana transfer daerah namun dana itu disalurkan ke dinas pendidikan namun dibayarkan pada bulan ke-3.

Lucas menuturkan bahwa, tahun 2017 tunjangan khusus dibayarkan tetapi tahun 2014, 2015 dan 2016 tunjangan itu tak dibayarkan lagi walaupun SK bupati ada pada waktu itu namun realisasi itu juga tak dibayarkan. Menyikapi itu,hal itu dikoordinasikan dimulai dari dinas, kepala UPT, kepala bidang pendidikan dasar, sekretaris dinas bahkan hal itu diaduan ke Sekda dan berhenti disitu, saya juga mengadukan ini ke Ombusman dan akhirnya dibayarkan itupun tahun 2016 saja sedangkan tahun 2013,2014 dan 2015 belum dibayarkan sampai sekarang.

“ Bukan saya saja yang belum menerimanya, 7 guru disekolah juga belum mendapatkan tunjangan khusus itu,” tuturnya.

Disamping itu, Lucas juga merasa aneh sebab guru-guru yang sudah pensiun masih menerima tunjangan tersebut dan pada data namanya masih dicantumkan, ujarnya.

Ditempat sama dikatakan, Ketua PGRI Kabupaten Jayapura, Frans YR Pepuho mengatakan, sesuai janji pada pertemuan bahwa, selasa dibayarkan tunjangan pegawai maka itu harus ditepati kepada semua pihak yang belum menerimanya dan pada pembayaran itu tak boleh ada pemotongan. Bila masih ada pemotongan maka guru diminta laporan hal itu kepada polisi sebab itu namanya pungli.

“ Jadi tidak boleh ada pemotongan pada pembayaran hari selasa mendatang dan hal itu sudah lama belum dibayarkan sehingga mesti dibayarkan sesuai pertemuan dengan Ketua DPRD Jayapura, “ katanya.

Terpisah,Kepala dinas pendidikan Kabupaten Jayapura, Alpius Toam mengatakan, persoalan tunjangan pegawai guru itu memang telah terdengar akan dilakukan aksi demo ke DPRD pada bulan Agustus mendatang dan sebelum itu terjadi maka dilaksanakan pertemuan dengan para guru dan pada pertemuan itu disepakati soal TKD dan ULP mesti dibayarkan setelah daftar hadir sudah masuk diseluruh sekolah di dinas kemudian diusulkan lalu dibayarkan dibagian bendahara dan itu dijelaskan seluruh guru soal tunjangan pegawai guru, tutupnya.[vito]